BPJS Masih Berjalan, Akreditasi RS di Makassar Diberi Waktu Enam Bulan

Konten.co.id (Makassar).- Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah menetapkan rumah sakit yang belum terakreditasi akan diputus kontrak kerja samanya. Peraturan itu, mulai berlaku sejak awal Januari 2019.

Meski begitu, sampai saat ini semua rumah sakit di Kota Makassar, Sulawesi Selatan masih bisa melayani pasien BPJS. Hal tersebut, dikarenakan ada keringanan agar rumah sakit yang belum terakreditasi menyiapkan semuanya selama enam bulan ke depan.

“Kita beri waktu selama enam bulan, semua rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS harus sudah tersertifikasi. Alhamdulilah pihak BPJS memberikan tenggat agar ada perbaikan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin, Rabu (16/1/2019).

Ia mengimbau, kepada rumah sakit yang belum terakreditasi menyiapkan segalanya agar standar pelayanan yang telah ditetapkan BPJS bisa terpenuhi. Semua rumah sakit di Makassar bisa terakreditasi dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu.

Naisyah menyebutkan, di Kota Makassar ada 47 rumah sakit. Masih ada tujuh rumah sakit yang belum melakukan akreditasi.

“Rumah sakit yang belum diakreditasi ada tujuh yaitu RS Grestilina, Hikmah, Restu, Katrina Booth, Gia Lestari, Paramount, dan Mutiara. Selebihnya sudah diakreditasi,” katanya.

Ia merinci, 47 rumah sakit di Kota Makassar dibagi ke beberapa tipe. Ada tipe berjumlah 19 rumah sakit, Rumah Sakit Umum (RSU) sebanyak 15 dan tipe C sebanyak enam rumah sakit.

Terpisah, Walikota Makassar, Muhamad Ramdhan Dany Pomanto mengimbau, agar rumah sakit yang belum terakreditasi memprioritaskan program tersebut. Pasalnya, menyangkut dengan hajat hidup orang banyak.

“Kebutuhan kesehatan ini sangat fatal. Jadi rumah sakit harus memprioritaskan kewajibannya segera penuhi syarat akreditasi,” kata dia.

Walikota mengatakan, masyarakat tidak akan mau tahu terkait rumah sakit sudah diakreditasi atau tidak. Mereka pasti akan beranggapan karena sudah bayar sudah bisa berobat di rumah sakit yang bersangkutan.

“Jadi tolong dipahami aturan ini. Segera ikuti akreditasinya. Agar masyarakat tidak dirugikan,” ucapnya. (MHI)***