Demo Buruh di Morowali Dibumbui Isu Tiongkok

Demo Buruh di Morowali Dibumbui Isu Tiongkok

Ribuan buruh di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.

Penggiringan Isu TKA Tiongkok Warnai Demo Buruh di Morowali

Konten.co.id – (Morowali).- Aksi mogok kerja ribuan buruh di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) sempat dibumbui isu menyesatkan. Dalam sebuah tayangan video yang tersebar di sejumlah media sosial menginformasikan ribuan tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok melakukan aksi unjuk rasa. Padahal kenyataanya, ribuan buruh menuntut yang mogok kerja terkait pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMSK).

Ribuan buruh menggelar aksi mogok untuk mendesak Gubernur Sulteng mengeluarkan keputusan menaikkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2019 sebesar 20 persen. Perusahaan, serikat buruh dan Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali gagal mencapai kesepakatan atas tuntutan kenaikan UMSK itu.

Aksi mogok itu sempat membuat jalan Trans Sulawesi kawasan IMIP macet dan jalan Utama perusahaan diblokade massa. Aksi itu sempat viral di media sosial. Dalam sebuah video di media sosial berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Ada juga video yang menyebut demo itu menolak dominasi pekerja asing.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mempertanyakan video yang beredar tersebut, karena menurutnya demo buruh yang tampak didominasi tenaga kerja asal China itu telah menimbulkan tanda tanya dan keresahan di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah hendaknya dapat menjelaskan hal ini semuanya dengan se-jelas-jelasnya agar masyarakat tidak resah,” kata Anwar dilansir dari cnnindonesia.com.

Menurut dia, kalau memang jumlah tenaga kerja dari China itu sangat dominan maka pemerintah harus menghentikannya karena sangat bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Namun, polisi enggan menanggapi video tersebut. “Jangan dibesar-besarkan,” kata Plt. Kabid Humas Polda Sulteng.

Mengutip Antara, Koordinator Humas PT IMIP Dedy Kurniawan mengatakan, aksi mogok kemarin digelar sejak sekitar pukul 08.00 Wita. Aksi itu, menurut dia, tidak mengganggu jalannya produksi perusahaan-perusahaan yang beraktivitas di kawasan IMIP hingga Kamis siang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali, Umar Rasyid menyatakan, dalam proses pembahasan Upah Minimum Sektoral (UMSK) tak diperbolehkan adanya saling intimidasi antara buruh dan manajemen sebuah perusahaan.

Karena amanat yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait UMSK, intinya adalah kesepakatan.

“Nah, jika amanat yang terkandung adalah kesepakatan maka sangat tidak patut jika ada salah satu pihak yang melakukan penekanan atau intimidasi kepada pihak lainnya,” kata Umar Rasyid usai memantau proses unjukrasa buruh di depan kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Kamis (24/1/2019).

Umar mengatakan, adalah kewenangan Pemerintah Kabupaten Morowali untuk menetapkan besaran UMSK. Saat ini proses pembahasannya secara tripartit masih terus berjalan karena para pihak yang terlibat dalam pertemuan tripartit itu belum mencapai titik temu untuk saling bersepakat.

Pertemuan tripartit untuk menentukan besaran UMSK di Kabupaten Morowali itu melibatkan perwakilan-perwakilan buruh, perwakilan-perwakilan perusahaan dan pemerintah sebagai mediator.

Oleh karena itu, kata Umar, selama proses pembahasan UMSK itu berlangsung, tak ada satu pun pihak diizinkan untuk menekan atau mengintimidasi pihak lainnya yang berkepentingan dengan UMSK atau pihak-pihak terlibat dalam pertemuan tripartit itu.

“Aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja adalah bentuk-bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Padahal inti amanat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah kesepakatan bukan pengancaman,” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Morowali, Umar Rasyid.

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri membantah aksi mogok yang dilakukan ribuan buruh di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dilakukan oleh pekerja asing asal China.

Aksi mogok kerja pada Kamis (23/1) itu, kata Hanif, juga tidak berkaitan dengan penolakan tenaga kerja asing (TKA) yang berasal dari negeri ‘Tirai Bambu’. Melainkan, terkait dengan Upah Minimum Sektoral (UMSK) di Kabupaten Morowali.

“Selamat pagi. Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China. Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana. Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba,” ujar Hanif melalui akun Twitter pribadinya @hanifdhakiri, Jumat (25/1).

Menurut Hanif, persoalan UMSK itu juga sudah ditangani pemerintah Kabupaten Morowali. Terkait dengan beredarnya video di media sosial soal aksi mogok kerja yang didominasi pekerja asing asal China, Hanif mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mempercayai berita palsu itu.

Aksi mogok ribuan buruh di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Desa Bahodopi, Kabupaten Morowali, Kamis (24/1). Ribuan buruh menggelar aksi mogok untuk mendesak Gubernur Sulawesi Tengah mengeluarkan keputusan menaikkan UMSK tahun 2019.

Lihat juga: Luhut Janji Pangkas TKA China di Morowali
Aksi itu sempat viral di media sosial. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi itu tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Namun, ada juga video yang menyebut demo itu untuk menolak dominasi pekerja asing.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, Umar Rasyid pun sudah meminta buruh agar tidak mengintimidasi manajemen perusahaan dalam proses pembahasan UMSK.

Lebih lanjut, kata Umar, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan peraturan lainnya yang dikeluarkan pemerintah pusat terkait UMSK, menyatakan inti dari penetapan UMSK adalah kesepakatan bersama antara buruh, pemerintah dan perusahaan.

Dia menganggap aksi unjuk rasa, orasi dan mogok kerja merupakan bentuk dari pengancaman dan intimidasi yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak lainnya. Polisi menyatakan saat ini situasi di kawasan IMIP sudah terkendali.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan pembicaraan dengan investor China yang akan mengembangkan kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Luhut meminta investor tersebut untuk menggandeng partner lokal sebagai syarat untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tersebut.

Pertemuan dilakukan Luhut antara lain dengan Xiang Guangda, Presiden Direktur Tsingshan Group, Xu Kaihua, Presiden Direktur Gelinmei, Li Changdong, Presiden Direktur CATL, Chen Xuehua, Huayou, Direktur dari BRUNP Recycling. Selain itu, hadir perwakilan perusahaan Jepang Hironari Furukawa, Presiden Hanwa.

Infografis Demo Buruh di Morowali Dibumbui Isu Tiongkok www.konten.co.id
Infografis Demo Buruh di Morowali Dibumbui Isu Tiongkok

Selain itu, hadir juga Direktur Utama PT Inalum Budi Sadikin, perusahaan yang menurut Luhut bisa menjadi partner lokal para investor dan Maniwanen, CEO dari Busana Aparel Grup yang mewakili sektor swasta dan berbicara tentang prospek bisnis di Indonesia.

“Pemerintah akan membantu agar ini bisa dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus, tetapi syaratnya Anda harus menggandeng partner lokal. Hal ini tidak boleh ditawar. Tentunya kerjasama itu harus menguntungkan kedua belah pihak,” ujar Luhut dalam keterangan resmi, Jumat (11/1).

Luhut menjelaskan pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan industri hulu ke hilir dalam satu kawasan sehingga impor diharapkan bisa dikurangi. Hal tersebut pun tengah didorong untuk diterapkan di kawasan industri Morowali.

“Sekarang di wilayah ini produk yang dihasilkan sudah sampai carbon steel (baja karbon) kami berharap nanti akan dihasilkan juga produk turunan lainnya. Begitu juga dengan baterai, dari industri hulu hingga produk akhirnya bisa dikerjakan di sini,” jelasnya.

Ia juga menyarankan baterai yang dihasilkan di kawasan industri tersebut nantinya difokuskan pada baterai untuk sepeda motor, lalu baterai untuk kendaraan umum, baru kemudian kendaraan pribadi.

Saat ini, menurut dia, Universitas Tsinghua dari Beijing telah menyatakan keinginan mereka untuk mendirikan pusat riset di Morowali dan bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia seperti ITB, atau perguruan tinggi Indonesia lainnya.

Para investor yang hadir menyatakan komitmennya untuk bermitra dengan perusahaan Indonesia, membawa teknologi terbaru serta menjaga dan memelihara lingkungan hidup sekitar dari pencemaran.

Sementara Maniwanen menilai kawasan industri ini bisa menurunkan biaya operasionakl industri. Ia juga menepis kawasan industri tersebut merupakan bentuk invasi China.

“Tidak ada itu. Mereka datang ke sini membawa modal. Tenaga kerja asing yang dari China itu datang ke sini kan gajinya dua kali atau tiga kali lipat. Mereka tinggalkan keluarga di sana untuk datang ke sini. Pasti perusahaan juga tidak mau berlama-lama memperkerjakan orang asing ini,” katanya.

Saat ini, kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mempekerjakan 30.028 tenaga kerja, 3.100 di antaranya merupakan tenaga kerja asing dengan masa kontrak paling lama tiga tahun.) mempekerjakan 30.028 tenaga kerja, 3.100 di antaranya merupakan tenaga kerja asing dengan masa kontrak paling lama tiga tahun.

Sementara itu, rombongan Komisi IX mengecek langsung ke PT IMIP mulai dari kantin pekerja, mess pekerja, pabrik hingga ruang operator. Dari hasil pengecekan itu, Dede Yusuf menemukan jumlah TKA yang berada di PT IMIP berjumlah 2.500 orang. Sementara pekerja lokal mencapai hingga 28.000 orang.

Dede juga menyebut gaji para pekerja lokal cukup menggiurkan yakni Rp 4 juta untuk lulusan SMA yang bekerja sekitar 6 bulan. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja sudah 2 tahun gajinya mencapai Rp 10 juta per bulan.

“Untuk membuktikan apakah benar TKA dari China menyerbu atau menguasai pabrik. Kami datangi semua, mulai dari kantin pekerja, mess pekerja China, pabrik, bahkan ruang operator. Jumlah karyawan asing ada 2500 TKA-nya. Sementara pekerja lokalnya mencapai 28.000 orang!!! Artinya TKA tidak sampai 10% dan memiliki izin kerja yang sah. Ini dibuktikan oleh laporan pejabat Imigrasi Kemenkum HAM di sana,” ujar Dede dalam postingannya, dilihat detikcom pada Minggu (8/7/2018).

“Saat ini masih dibutuhkan 10.000 tambahan karyawan lagi, semuanya tenaga lokal dan lowongan terbuka bagi umum. Mungkin ada yang berminat?” lanjutnya.

Banyaknya TKA yang berada di PT tersebut diperkirakan karena adanya pembangunan smelter pada 2014 hingga 2016 lalu. Usai smelter rampung, TKA yang tinggal di lokasi PT IMIP hanya sekitar 10 persen.

“Mungkin dulu pada saat pembangunan smelter diawal 2014-2016 banyak TKA yang keluar masuk dengan kontrak per 2-3 bulan. Setelah Smelter berdiri, hanya 10% TKA yang tinggal. Untuk meneruskan Transfer Technologi kepada pekerja lokal. So once again, kami tidak menemukan serbuan TKA, yang ada justru puluhan ribu pekerja kita yang berasal dari sekitar Sulawesi,” jelasnya.

Dalam kunjungan, Dede juga bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD Morowali untuk membahas pendapatan daerah di sana. Dia meminta agar dibentuk Satgas Pengawasan TKA di sana.

“Saya juga mendapat penjelasan dari Bupati dan Ketua DPRD tentang pendapatan daerah dan multiplier effect ke daerah yang terasa besar. Bahkan Morowali sempat mendapat angka pertumbuhan ekonomi sebesar 35%. 5 besar tertinggi di Indonesia. Jika hubungan Pemda dan industri bisa berjalan baik, sangat mungkin Morowali ke depan akan menjadi kota industri Metropolitan dengan pendapatan daerah ratusan miliar setahun,” kata Dede. (MHI)***

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *