fbpx

CSR BNI Biayai Kegiatan Presiden di Garut Jadi Kontroversi

CSR BNI Biayai Kegiatan Presiden di Garut Jadi Kontroversi

Kunjungan Presiden RI, Joko Widodo ke Garut menjadi kontroversi karena dibiayai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BNI.

Surat untuk Bupati Garut Bocor ke Publik, Kunjungan Presiden Jadi Kontroversi

Konten.co.id – Kunjungan Presiden Joko Widodo selama dua hari ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, menyisakan persoalan yang menjadi kontroversi publik. Pasalnya, dalam kunjungan presiden kali ini terungkap pembiayaannya ditanggung oleh dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank BNI dan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

Kontroversi ini pertama kali mencuat saat Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengunggah surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Bupati Garut. Dalam surat itu, tertera, Bupati Garut Rudy Gunawa diminta bantuan untuk memfasilitasi kegiatan presiden.

Namun, dalam surat tersebut dituliskan, bantuan yang harus dilakukan bupati hanya berupa mobilisasi peserta dan tamu undangan. Sementara biaya kegiatan seperti makan dan snack peserta dan fasilitas lainnya akan ditanggung oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu, BNI 46 turut menjadi penyokong biaya dalam kunjungan presiden ke Garut itu.

Dalam cuitannya, Muhammad Said Didu, menuliskan “Lihat surat ini, Kementerian desa pun “meminta” BUMN @BNI menanggung kunjungan Presiden yg sepertinya kegiatan tsb bukan acara @BNI. Dana BUMN tdk boleh digunakan utk hal2 seperti ini. Ayo mari kita awasi “sponsor” BUMN yg melanggar aturan.

Foto Surat untuk Bupati Garut www.konten.co.id
Surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan ke Bupati Garut, H. Rudy Gunawan

Tidak berhenti sampai di situ, Didu membuat tweet lainnya. Ia menulis “Saat Pak Presiden @SBYudhoyono dapat penghargaan internasional bbrp BUMN ingin buat iklan ucapan selamat tapi kita larang krn uang BUMN hanya blh digunakan utk kegiatan BUMN tdk boleh utk kekuasaan dan biayai pemerintah. Bahkan perjalanan dinas staf Kem BUMN pun tdk boleh dr BUMN”

Tweet Muhammad Said Didu, lantas menjadi perbincangan warganet. Beragam komentar pun muncul menanggapi pernyataan Said Didu.

Seperti akun twitter @Azwareko menuliskan, “Lho,, pak @saididu kok jadi kebalik balik bacanya,, surat itu ditujukan ke Bupati Garut, bukan ke @BNI.. Yg diminta fasilitas itu bupati, bukan BUMN..” Tweet itu kemudian dijawan Didu “Itu kan surat pemberitahuan, artinya sdh ada kesepakatan dong antara kemendes dg bank BNI.
3 balasan 0 retweet 11 suka”

Netizen lainnya berkomentar @AgusKodari menuliskan “Untuk menjaga jiwa ksatria atas kepemimpinan Presiden RI dan pelaksanaan pilpres 2019 dan pilpres2 selanjutnya yg fair, “Seharusnya pemegang jabatan Presiden RI yg ikut dalam kontestasi untuk jabatan Presiden RI berikutnya harus cuti.”

Kontroversi kunjungan Presiden Jokowi ke Garut bermula dari bocornya surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan ke Bupati Garut, H. Rudy Gunawan. Kemudian Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu mengunggah di akun twitter miliknya sehingga kegiatan kunjungan Jokowi yang dibiayai BNI menjadi ramai di publik.

Pernyataan keras datang dari Fahri Hamzah. Melalui akun twetternya @fahrihamzah menuliskan “Ini korupsi”.

Menanggapi persoalan itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan Kemendes telah melakukan kerjasama dengan BNI. Kerjasama itu dilakukan dalam bentuk pembentukan agen BNI 46 yang dikelola oleh Bumdes.

Dengan kerjasama ini, masyarakat desa diuntungkan dengan pelayanan jemput bola ini. Sehingga mereka tak harus ke bank dalam melakukan transaksi perbankan.

“Jadi nantinya Bumdes akan mendapat keuntungan ketika dilibatkan menjadi agen program BNI 46,” kata Eko.

Eko melanjutkan, sudah sewajarnya, jika dalam peluncuran program ini BNI dan Kemendes mengeluarkan biaya untuk akomodasi kegiatan. Justru, kata dia, menjadi janggal jika Kemendes dan BNI sama sekali tak mengeluarkan anggaran.

Sekretaris Perusahaan BNI, Kiryanto menjelaskan, sejak lama BNI menjalin kerjasama dengan Kemendes. Bentuk kerjasama ini dilakukan dalam pembentukan dan pengembangan Bumdes.

“Kerjasa ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasalnya dengan program ini BNI bisa melakukan efisiensi tanpa harus membuka kantor cabang. Sementara pihak desa akan memiliki keuntungan dari pelayanan terhadap nasabah,” ungkapnya. (MHI)***


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *